Hanya 11 Anggota Hadir Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Kok Bisa?

TRIBUN-BALI.COM  – Menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPRD Buleleng periode 2019-2024, dewan Buleleng 'ngebut' membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Meski demikian dalam pembahasan ranperda, anggota dewan yang hadir cenderung minim.

Seperti agenda pada Kamis (1/8), dijadwalkan rapat paripurna lanjutan pembahasan Ranperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng tahun 2025-2045.

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Buleleng tersebut kehadiran anggota dewan terlihat hanya sedikit. Padahal rapat tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan pantauan Tribun Bali, kursi anggota DPRD Buleleng hanya diisi sembilan orang. Sedangkan kursi ketua dan wakil ketua, dari empat kursi hanya terisi dua kursi saja.

Baca juga: Pohon Tumbang Timpa Warung di Kelurahan Banjar Tegal Buleleng Bali, Simak Beritanya!

Baca juga: TECO Murka & Tanggapi Komentar Jefferson de Assis, Balik Bongkar Kelemahan Sang Pemain!

Baca juga: JENAZAH Mangku Tawan Mengenaskan, Pasca Dibacok Membabi Buta, Beli 3 Celurit di Online Harga Jutaan

Bisa dikatakan dari total 45 anggota DPRD Buleleng hanya 11 anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna.

Rapat paripurna saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Gede Suradnya. Sesaat setelah dibuka, salah satu anggota dewan bernama Made Sudiarta sempat mempertanyakan perihal minimnya anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna.

“Saya tidak ada menyinggung siapapun, saya hanya bertanya mengapa yang hadir sedikit. Karena rapat ini kan merupakan pertanggungjawaban kepada Masyarakat,” ucapnya saat ditemui usai rapat.

Menanggapi hal tersebut, Gede Suradnya menjelaskan jika pihaknya dari awal telah menyampaikan, bahwa dari seluruh anggota DPRD yang hadir mengikuti rapat hanya 11 orang. Sedangkan sisanya mengikuti rapat via zoom.

“Jadi semua para undangan bapak-bapak sudah memahami, bahwa yang lainnya (anggota DPRD) lewat zoom mengikutinya (rapat paripurna),” ucap dia.

Sementara Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat ditanya soal sidang yang berhadapan dengan kursi kosong, menjelaskan jika anggota dewan yang tidak hadir mengikuti rapat melalui zoom. Oleh sebab itu ada layar monitor di ruang sidang.

“Kalau itu (tidak quorum) pasti tidak akan dilaksanakan. Artinya quorum itu masih dimungkinkan menggunakan zoom. Tyang kan hanya posisi ngikut saja,” ucapnya. (mer)