KOSTER Bakal Gaskan Lagi Bus TMD, Usai Tarik Ulur Pusat & Bali Biaya Operasional, Warga Masih Cinta

Sopir dan Staf Terima Gaji Januari

Seluruh staf dan sopir Trans Metro Dewata (TMD) tetap menerima gaji di Januari 2025. Di mana manajemen TMD memutuskan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada staf dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga.

Hal itu diungkapkan Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra. Ia mengatakan, selama ini operasional bus tersebut dibiayai pemerintah pusat melalui APBN. Dan sudah ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 dan berakhir tahun 2024.

Isi nota kesepakatan tersebut, setelah 5 tahun tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut dialihkan ke pemerintah daerah. “Ternyata terjadi miskomunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” kata Edi Dharmaputra di Terminal Ubung di sela-sela acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali, Kamis (2/1).

Dikarenakan tak adanya pembiayaan pusat, maka per 1 Januari 2025 operasionalnya dihentikan. Untuk saat ini, operator masih menunggu deal antara Pemprov Bali dengan Pemerintah Pusat terkait kelanjutan operasionalnya.

“Semestinya Pemda sudah siap, karena sudah sejak 4 tahun lalu di-warning. Kami berharap dengan koordinasi intens dari pemprov Bali dengan kementerian, dalam waktu dekat bisa dioperasikan lagi,” imbuhnya.

Dharmaputra pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Menurutnya, Pj Gubernur Bali sudah bersurat ke pusat. “Dan saya kira Gubernur baru, Pak Koster kelihatannya dari statement beliau juga mendukung Trans Metro Dewata,” kata dia.

Sementara itu, nasib staf dan sopir TMD, sampai saat ini manajemen tidak melakukan PHK. “Sampai gaji bulan ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,” paparnya.

Dirinya menyebutkan, total ada 317 sopir dan staf yang terdampak akibat berhentinya operasional TMD. Sementara setelah Januari 2025, pihaknya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan. Diharapkan, sambil menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai pemerintah pusat.

Begitupun untuk koridor lainnya setelah 1 Juli juga dibiayai pusat sambil menunggu Pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap. “Ada 6 koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,” jelasnya. 

Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridharta juga menyoroti keberadaan staf dan sopir yang nasibnya masih belum pasti. Meskipun di Januari 2025 masih diberikan gaji, namun untuk selanjutnya masih belum ada kepastian.

Tak hanya itu, Rai juga berharap apabila bus ini kembali beroperasi, agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. “Karena angkutan umum ini bisa lebih efektif daripada kendaraan pribadi, sehingga bisa mengurangi kemacetan dan polusi,” paparnya. (sup)

Bus Sarbagita Isi Kekosongan Layanan

Bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti operasi di Bali per 1 Januari 2025. Terkait hal tersebut, untuk memenuhi kekosongan layanan pemerintah telah menyediakan solusi lain yang dapat menunjang transportasi warga.

Menurut informasi yang dilansir Tribun Bali dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, per tanggal 2 Januari 2025 pukul 06.00 WITA, beberapa koridor Trans Metro Dewata siap digantikan bus Sarbagita guna mengisi kekosongan layanan.