Sampah di Bali
KAJI Kerjasama Pengelolaan Sampah dengan Jepang, Pemkab Buleleng Cari Solusi untuk Jangka Panjang
Alat berat tersebut berupa satu unit buldozer, dua unit truk arm roll, satu unit truk skylift, dan lima unit Loud Haul Container (LHC).
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten Buleleng akan melakukan kerjasama dengan negara Jepang dalam pengelolaan persampahan. Upaya ini diharapkan mampu menuntaskan secara menyeluruh masalah sampah yang kini masih menjadi 'PR'.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra disela acara launching pengadaan alat berat tahun anggaran 2025. Alat berat tersebut berupa satu unit buldozer, dua unit truk arm roll, satu unit truk skylift, dan lima unit Loud Haul Container (LHC).
Menurut Sutjidra, penambahan armada ini adalah bentuk komitmen Pemkab Buleleng dalam mengatasi persoalan sampah. Kendati demikian, ia tidak memungkiri jika seluruh alat ini bukan solusi jangka panjang. Ini karena lahan yang tersedia untuk penampungan sampah di TPA Bengkala, Kecamatan Kubutambahan terbatas.
Baca juga: BANGGA Ditemukan Sudah Tak Bernyawa, Tim SAR Gabungan Evakuasi ABK Tenggelam di Tanjung Benoa
Baca juga: SOSOK Pembudidaya Kunang-kunang, Wardika Ingin Anak Cucu Tahu, Ada 5 Peneliti di Rumah Konservasi
"TPA Bengkala kini memiliki luas hampir 8 hektar. Saat ini memang masih bisa menampung sampah, hanya saja lambat laun keberadaan sampah di TPA pasti akan meningkat. Karena itu kita terus mencari solusi pengelolaan jangka panjang," ujar Sutjidra, Minggu (17/8).
Salah satu solusi pengelolaan sampah ke depan adalah melakukan kerjasama dengan negara Jepang. Diakui draf proposal kerjasama pun saat ini tengah dipelajari oleh Bappeda Buleleng. "Itu dari mereka langsung yang datang, dan menawarkan kerjasama dengan kami," imbuhnya.
Disinggung mengenai pembangunan incinerator (tempat pembakaran) sampah, Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini mengaku tertarik. Sayangnya regulasi pembangunan incinerator ini belum ada.
"Kalau misal Perpresnya sudah ada, kita juga mau (bangun incinerator). Sekarang sedang menunggu Perpresnya. Kalau ada aturan presiden yang mengizinkan pembangunan incinerator, kita akan bangun di sini (TPA) Bengkala. Karena luas lahannya cukup dan jauh dari pemukiman," ucapnya.
Sementara Plt. Kepala DLH Buleleng, Gede Putra Aryana mengungkapkan, pengadaan alat berat menggunakan anggaran tahun 2025 dengan total nilai mencapai Rp5,4 miliar. Dana tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali sebesar Rp4 miliar dan APBD Buleleng Rp1,4 miliar.
"Dengan adanya alat-alat ini, kami yakin tugas-tugas operasional kami akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Penanganan sampah akan lebih cepat, lingkungan kita akan lebih bersih, dan keindahan kota dapat terjaga dengan lebih baik," jelas Aryana.
Menurutnya, truk pengangkut menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian armada lama sudah kropos dan tidak layak. Dengan tambahan armada baru, diharapkan distribusi sampah dari TPS hingga ke TPA Bengkala bisa lebih lancar. (mer)
IMBAU Swasta Hingga Perbankan Bangun Teba Modern, Upaya Pemkot Denpasar Atasi Masalah Sampah |
![]() |
---|
Desa Buahan Gelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah "Zero Waste", Dukung Ketahanan Pangan |
![]() |
---|
UBAH Sampah Jadi Energi Listrik! Badung Denpasar Siapkan Teknologi PISEL, Gianyar Tertibkan Warga! |
![]() |
---|
AQUA Dukung Regulasi AMDK di Bawah 1 Liter di Bali, Hadapi Tantangan Sampah Lewat Ekonomi Sirkular |
![]() |
---|
DKLH Pemprov Bali Sebut SE Gubernur Larangan AMDK Tak Ada Sanksi Hukum, Ini Kata Pengamat Undiknas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.