Corona di Bali

Pemprov Bali Ancam Ambil Langkah Hukum Bila Ada Masyarakat yang Kukuh Tolak Karantina PMI

"Tapi pada pada batas-batas tertentu, jika semua ini gagal dan menghambat upaya perlindungan kepada masyarakat, bukan tindak mungkin aparat kepolisian

tribun bali/ saiful rohim
Aparat gabungan menjaga hotel yang digunakan mengkarantina PMI di Karangasem, Kamis (16/4/2020). 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Beberapa hari terakhir, sejumlah masyarakat sempat melakukan penolakan terhadap tempat karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri.

Terkait dengan adanya penolakan beberapa masyarakat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mengancam akan mengambil langkah tegas.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Gubernur Bali Wayan Koster telah bertemu dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Petrus Reinhard Golose dan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana Benny Susianto, Senin (20/4/2020) siang.

DPRD Usul Pemprov Bali Terbitkan Pergub agar Beri Sanksi bagi PMI Tak Tertib Karantina

Pelajar SMA di Mojokerto Gelar Pawai Kelulusan Saat Wabah Covid-19

PMI yang Sudah Dikarantina Selama 14 Hari, Dites Rapid dan Tes PCR Sebelum Pulang

Dewa Indra menuturkan, pertemuan Gubernur Koster dengan Kapolda Bali dan Pangdam IX/Udayana untuk membahas perkembangan situasi saat ini.

Hasil pertemuan tersebut yakni mengambil tindakan cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satunya yakni melakukan karantina bagi mereka yang berisiko menyebarkan Covid-19.

Berkenaan dengan penyelamatan masyarakat ini, kata Dewa Indra, maka pemerintah, polisi dan juga TNI akan tetap mengedepankan metode persuasif, mengajak masyarakat dan sosialisasi mengenai Covid-19.

Di Tengah Pandemi Covid-19, DPRD Sebut Ada Eksodus ke Bali

DPRD Bali Usul Lakukan PSBB Apabila Kasus Positif Covid-19 Capai 300 Orang

Update Covid-19 di Bali: Positif  5 Orang, Satu di Antaranya Transmisi Lokal

"Tapi pada pada batas-batas tertentu, jika semua ini gagal dan menghambat upaya perlindungan kepada masyarakat, bukan tindak mungkin aparat kepolisian dan juga TNI akan menggunakan tindakan-tindakan hukum," jelasnya dalam konferensi pers di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.

Namun dirinya mengatakan, metode melalui jalur hukum tersebut akan diambil sebagai pilihan terkahir apabila masyarakat tetap bandel melakukan penolakan tempat karantina bagi PMI.

"Kami Pemerintah Provinsi Bali akan tetap mengambil tindakan persuasif sembari memberikan penjelasan yang benar tentang karantina ini, tetapi ketika semua itu buntu, maka negara sudah memiliki institusi untuk menggunakan kekuatan-kekuatan memaksa," tegasnya.

PMI yang Sudah Dikarantina Selama 14 Hari, Dites Rapid dan Tes PCR Sebelum Pulang

BI dan Perbankan Berikan APD dan Bantuan Lain untuk Denpasar 

Siswa SD Asal Sukawati Diduga Meninggal karena DBD

Oleh karena itu, jelasnya, nantinya Polri sebagai aparat penegak hukum akan melakukan tindakan dan TNI sebagai kekuatan pemaksa akan membantu pihak kepolisian dan pemerintah untuk bertindak tegas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali itu mengatakan, pihaknya saat ini ingin membangun komitmen mengenai pentingnya kerja sama dan tidak perlu egoisme wilayah.

"Jika kita sudah bersepakat untuk mengatasi Covid-19 ini memakai prinsip kebersamaan, prinsip kerja sama, prinsip menyama braya, prinsip gotong royong maka sesungguhnya perbedaan-perbedaan pendapatan tidak keluar," tuturnya.

"Karena dengan kebersamaan itu maka Covid-19 ini bisa kita hentikan, supaya tidak tertular," pungkas mantan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved