TOPIK
Pansus TRAP di Bali
-
Selain aspek lingkungan, Pansus TRAP menyoroti privatisasi pantai yang dinilai merugikan masyarakat lokal.
-
Pansus TRAP menilai penggunaan aturan tersebut justru memperkuat dugaan bahwa proses tukar menukar lahan tidak memenuhi syarat.
-
Ia meminta pemerintah pusat, kementerian terkait, investor, dan masyarakat sama-sama dihormati agar tercipta solusi terbaik.
-
Tim Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali mengadakan rapat dengar pendapat (RDP)
-
Direktorat Jenderal PSDKP KKP melakukan inspeksi langsung di kawasan Kura-Kura Bali yang dikelola PT BTID pada Kamis (7/5).
-
Tim Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) kedua
-
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengklarifikasi terkait ketidakhadiran dalam RDP BTID
-
Pangkalan PSDKP Benoa melakukan tindakan penghentian sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut di luar area izin yang dimiliki perusahaan.
-
Menurut Supartha, sejak awal terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian Pansus TRAP.
-
Pangkalan PSDKP Benoa langsung mengambil tindakan penghentian sementara terhadap aktivitas pemanfaatan ruang laut
-
Hal ini dijumpai saat Pansus TRAP DPRD Bali melakukan sidak ke Olaya pada Jumat 8 Mei 2026 siang.
-
Menurutnya, pemanfaatan sektor kelautan tidak boleh hanya mengedepankan aspek ekonomi semata tanpa memedulikan daya dukung ekosistem.
-
Lebih lanjut Somvir mengatakan, KEK Kura-kura akan menjadi IFC merupakan proyek nasional, bukan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
-
Somvir ingatkan agar jangan sampai investor, mengabaikan masalah-masalah lingkungan."Siapa yang tanggung jawab ini, gunung sampah (TPA Suwung).
-
Pengamat Ekonomi sekaligus Akademisi dari Undiknas yakni Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M, memberikan jawabannya.
-
Tugas Pansus TRAP adalah mengingatkan investor, saat menanam modal agar dengan aturan yang jelas jangan sampai mangrove
-
Dana sebesar Rp3,5 miliar yang disiapkan untuk mendukung, berbagai kegiatan pengawasan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP)
-
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tetap masang Pol PP Line di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura.
-
Dibangun konsep open-air luxury outlet pertama di Bali, Sira Village dijadwalkan membuka pintunya untuk soft opening pada pertengahan tahun ini.
-
Satpol PP memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pendalaman terhadap aktivitas di kawasan tersebut
-
Made Supartha bersama Tim Pansus lainnya menegaskan bahwa nilai ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
-
Selain aspek administratif, Satpol PP Bali turut mengkaji batas kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengawasan kawasan KEK tersebut.
-
"Bapak malam ini merenungkan, meditasi dulu, yoga dulu, kemudian cari data yang benar. Daripada ini bukan pengadilan,
-
Dalam skema tukar guling tersebut, BTID disebut mengajukan permohonan sejak 1997, dengan proses yang baru berjalan sekitar tahun 2000.
-
Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali tutup sementara Pelabuhan Marina dan lahan pengganti mangrove
-
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jembrana menegaskan lokasi lahan pengganti tersebut tersedia alias ada fisiknya.
-
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha secara tegas mempertanyakan kejelasan status lahan di kawasan tersebut.
-
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha secara tegas mempertanyakan kejelasan status lahan di kawasan tersebut.
-
Dr. Somvir, yang menyebut data tukar guling yang disampaikan PT BTID tidak lebih dari sekadar “kamuflase”.
-
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengaku baru mengetahui Jungle Padel sudah kembali beroperasi.